EMAS188 NEWS Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim tertentu untuk menangkal aksi yang dijalankan peretas atau hacker bersama akun Bjorka yang membuat heboh usai membobol information milik sejumlah lembaga pemerintahan, perusahaan pelat merah, sampai pejabat negara. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden waktu memimpin rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/9/2022). Tim tersebut bakal terdiri berasal dari bermacam unsur, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sampai Badan Intelijen Negara (BIN).
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan di dalam rapat bersama Presiden tersebut dibicarakan bahwa ada data-data yang dianggap bocor di dark website dan media sosial, salah satunya berasal dari Bjorka, merupakan information yang sudah umum.
Johnny meyakinkan information yang beredar bukanlah data-data tertentu dan bukan information information yang terkini, sebagian data-data yang lama untuk waktu ini. "Hanya tim lintas kementerian/lembaga berasal dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN tentu bakal berkoordinasi untuk menelaah secara mendalam,” ujar Johnny di dalam info pers, Selasa (13/9/2022)
BACA JUGA : Viral Di Kalimantan Penampakan Seorang Pria Berjalan Diatas Air
Johnny menyampaikan, pemerintah terhitung bakal membentuk tim untuk laksanakan asesmen-asesmen berikutnya di dalam rangka merawat kepercayaan publik. “Perlu ada emergency response team yang tentang untuk merawat tata kelola yang baik di Indonesia untuk merawat terhitung kepercayaan publik. Jadi bakal ada emergency response team berasal dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk laksanakan asesmen-asesmen berikutnya,” tuturnya. Selain itu, Johnny terhitung mengajak semua lapisan penduduk untuk membangun kapabilitas nasional bersama bekerja mirip dan merawat kekompakan salah satunya di dalam hadapi bahaya di di dalam area digital.
“Bahaya di di dalam area digital itu adalah tentu saja tindakan kriminal digital. Ini yang wajib kami jaga bersama-sama, bangun kerja bersama. Berbeda pendapat, itu normal di dalam demokrasi, dihormati di dalam demokrasi. Tapi terhadap waktu untuk keperluan negara secara keseluruhan, marilah kami jaga kekompakan,” ujarnya
BACA JUGA : Tangkap Aku Kalau Bisa, Siapakah Dibalik Sosok Bjorka Yang Meretas Berkas Rahasia Pemerintah?
Lebih lanjut, Johnny menyatakan bahwa pemerintah bakal terus laksanakan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Johnny meminta bersama disahkannya RUU PDP bisa menjadi payung hukum baru untuk merawat area digital di Indonesia. “Mudah-mudahan nanti bersama disahkannya RUU PDP menjadi Undang-Undang PDP bakal ada payung hukum baru yang lebih baik untuk merawat area digital kita,” harapnya.
0 Komentar